Aceh Timur | suara-aceh.com- Dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Aliansi Pers Kawal Rehab Recon Pasca Banjir Aceh, sekelompok elemen sipil mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait lambannya penanganan bencana pasca banjir di wilayah Aceh Timur. Diskusi tersebut berlangsung baru-baru ini dan menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan serta kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani dampak banjir yang mempengaruhi masyarakat setempat.
Zulkifli Aneuk Syuhada, salah satu peserta diskusi, mengungkapkan bahwa penanganan bencana oleh pemerintah daerah menunjukkan ketidakmaksimalan. Ia menggarisbawahi perlunya ketulusan dan perhatian nyata dari pimpinan daerah, yang dinilai terlalu sibuk beraktivitas di media sosial daripada terjun langsung dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Bupati Aceh Timur terlihat lebih aktif di media sosial, sementara masyarakat yang terdampak banjir masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius,” diungkapkan Zulkifli.
Muzakir Kana, peserta lain dalam forum tersebut, juga menyoroti kelemahan dalam proses pendataan korban dan kerusakan akibat banjir yang dinilai amburadul. Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data awal yang disampaikan oleh para keuchik (kepala desa), yang dianggap lebih akurat dan relevan dengan kondisi di lapangan.
“Pemerintah seharusnya menggunakan data yang pertama kali diserahkan oleh para keuchik, karena data tersebut berasal langsung dari gampong dan memahami kondisi warganya,” tambah Muzakir.
Lebih lanjut, Masri, Ketua Aliansi Rehab Recon, memaparkan bahwa hasil investigasi pihaknya menunjukkan lambatnya penanganan pasca banjir tidak hanya terjadi pada proses rehabilitasi, tetapi juga dalam pendataan korban serta penyediaan hunian sementara (huntara). Menurutnya, keadaan ini memperpanjang penderitaan masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak bencana. “Berdasarkan investigasi kami, penanganan berjalan lambat dalam hal data dan penyediaan huntara, yang berdampak serius bagi warga yang harus menunggu kepastian bantuan dan tempat tinggal layak,” ungkap Masri dengan nada prihatin.
Para peserta diskusi juga menyayangkan tidak hadirnya perwakilan dari pemerintah daerah maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam forum tersebut. Mereka menganggap kehadiran pihak-pihak tersebut sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik mengenai data dan progres penanganan pasca bencana.
“Seharusnya Bupati dan pihak BNPB hadir dalam diskusi ini agar bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan pasca banjir,” ucap salah satu peserta diskusi.
Dengan harapan agar pemerintah lebih terbuka kepada publik dan mempercepat langkah rehabilitasi serta rekonstruksi, elemen sipil mengajak pihak berwenang untuk tidak terus menerus mengabaikan masyarakat yang tengah terpuruk akibat dampak bencana yang berkepanjangan. (Az)
