Matangkuli | suara-aceh.com- Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) kembali menyampaikan sikap tegas dan kritik terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya kepada H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M yang akrab disapa Ayahwa, yang hingga hari ini belum menunjukkan langkah nyata dalam menangani kerusakan Jalan Lingkungan Kota Matangkuli dan jalan Arakeumudi penghubung kota matangkuli dan Kabupaten Aceh Utara Kamis 15 April 2026.
Jalan tersebut merupakan akses vital masyarakat yang menghubungkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Namun ironisnya, kondisinya masih memprihatinkan dan terkesan sengaja dibiarkan tanpa kepastian pembangunan.
Ketua LIMA, Faddhal yang akrab disapa Agam, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan.
“Ini bukan persoalan baru. Jalan ini sudah terlalu lama dibiarkan rusak, bahkan hampir lima tahun terakhir tidak pernah ditangani secara serius. Ini bukan lagi soal janji, ini soal tanggung jawab yang terus diabaikan. Persoalan ini sudah lintas generasi, tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan,” ujar Agam.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. LIMA menilai bahwa pembiaran ini adalah bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat yang setiap hari harus melewati jalan rusak dengan risiko keselamatan.
LIMA secara tegas meminta kepada Bupati Aceh Utara untuk tidak lagi berdiam diri dan segera mengambil langkah konkret, terukur, serta transparan dalam merealisasikan pembangunan Jalan Matangkuli.
Dalam pernyataannya, Agam juga menegaskan bahwa kesabaran masyarakat tidak bisa terus diuji.
“Jika persoalan ini terus diabaikan oleh Bupati Aceh Utara dan tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, maka kami akan turun ke jalan.
Ini bukan ancaman, ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat yang muak dengan janji tanpa realisasi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, LIMA menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga adanya kejelasan dan realisasi pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
LIMA juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari retorika, melainkan dari keberpihakan nyata terhadap kebutuhan rakyat.
Jika pemerintah daerah terus abai, maka jangan salahkan ketika gelombang kekecewaan masyarakat berubah menjadi gerakan yang lebih besar. (Az)
