Oleh: Muhammad Munir An-Nabawi, M.Psi
Dosen UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Lhoksukon|suara-aceh.com- Banjir yang berulang kali melanda Aceh bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian serius bagi ketahanan sosial, tata kelola lingkungan, dan sejauh mana negara hadir melindungi warganya. Setiap musim hujan, ribuan masyarakat harus kehilangan rumah, anggota keluarga, mata pencaharian, bahkan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak boleh dipahami sebagai agenda musiman semata. Solusi bagi korban banjir Aceh harus melampaui bantuan darurat dan diarahkan pada pemulihan jangka panjang yang berkeadilan, menjamin hak hidup layak, serta mengembalikan martabat warga terdampak sebagai bagian utuh dari pembangunan daerah.
Selama ini, pola penanganan banjir di Aceh masih didominasi oleh pendekatan tanggap darurat. Evakuasi, dapur umum, dan distribusi bantuan logistik memang penting dan tidak bisa diabaikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa setelah air surut, persoalan justru semakin kompleks. Banyak korban kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, mengalami tekanan psikologis, dan terjebak dalam kerentanan sosial yang berkepanjangan. Karena itu, dibutuhkan solusi berkelanjutan yang menyentuh pemulihan ekonomi, pendampingan sosial, serta dukungan psikologis, agar korban banjir tidak terus berada dalam lingkaran penderitaan yang berulang dari tahun ke tahun.
*Penanganan darurat yang cepat dan manusiawi* .
Penanganan darurat yang cepat dan manusiawi menjadi fondasi utama dalam menghadapi bencana banjir. Saat air meluap dan permukiman terendam, kebutuhan paling mendesak adalah evakuasi yang aman, ketersediaan makanan siap saji, air bersih, tempat tinggal sementara, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Dalam situasi krisis, negara dan pemerintah daerah dituntut hadir secara nyata untuk memastikan keselamatan warga, sekaligus memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas agar tidak menjadi korban berlapis dari bencana.
Selain kecepatan, ketepatan dalam distribusi bantuan juga menjadi kunci keberhasilan penanganan darurat. Bantuan harus disalurkan secara transparan dan adil, tidak menumpuk di satu lokasi sementara wilayah lain terabaikan. Pelibatan aparatur gampong, relawan lokal, dan pihak ketiga sangat penting untuk memastikan data korban akurat dan kebutuhan lapangan benar-benar terpenuhi. Dengan koordinasi yang baik, penanganan darurat tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat di tengah situasi yang serba sulit.
*Perbaikan infrastruktur dan tata kelola lingkungan* .
Perbaikan infrastruktur dan tata kelola lingkungan menjadi langkah mendasar untuk memutus siklus banjir yang terus berulang di Aceh. Menjaga hutan, Normalisasi sungai, perbaikan dan perluasan drainase, pembangunan tanggul, serta penataan daerah aliran sungai harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Infrastruktur pengendali banjir tidak boleh bersifat tambal sulam, melainkan berbasis kajian teknis dan kebutuhan riil di lapangan agar mampu menahan dampak hujan ekstrem yang kian sering terjadi.
Namun, upaya fisik semata tidak akan cukup tanpa diiringi dengan tata kelola lingkungan yang tegas. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan, penambangan ilegal, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali harus menjadi komitmen bersama. Banjir di Aceh bukan hanya persoalan curah hujan tinggi, melainkan cerminan dari alam yang tidak lagi dijaga secara bijak. Tanpa keberanian melindungi lingkungan, bencana serupa akan terus terulang dan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.
*Pendidikan dan trauma healing* .
Pendidikan dan trauma healing merupakan aspek penting yang kerap terabaikan dalam penanganan korban banjir. Anak-anak yang terdampak bencana berhak tetap mendapatkan akses pendidikan yang aman dan layak, tanpa dibayangi rasa takut dan trauma. Kehadiran sekolah darurat, ruang belajar sementara, serta dukungan sarana pendidikan menjadi langkah awal untuk memastikan proses belajar tidak terputus meski dalam kondisi darurat.
Di saat yang sama, pendampingan psikososial harus berjalan seiring dengan pemulihan pendidikan. Keterlibatan guru, konselor, dan relawan sangat dibutuhkan untuk membantu anak-anak memulihkan kondisi mental dan emosional mereka. Trauma akibat banjir yang berulang dapat meninggalkan dampak jangka panjang jika tidak ditangani dengan serius. Dengan pendekatan yang manusiawi dan berkelanjutan, generasi Aceh dapat tumbuh tanpa kehilangan masa depan akibat bencana yang seharusnya bisa dikelola dengan lebih baik.
*Pemulihan ekonomi korban banjir*
Pemulihan ekonomi korban banjir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanganan pascabencana. Di Aceh, banyak warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha kecil yang sangat rentan terdampak banjir. Lahan pertanian rusak, hasil panen gagal, tambak nelayan hancur, dan usaha mikro kehilangan modal serta pasar. Tanpa intervensi serius, kondisi ini berpotensi mendorong lahirnya kemiskinan baru di wilayah terdampak.
Karena itu, pemulihan ekonomi harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Bantuan modal usaha tanpa bunga, perbaikan dan rehabilitasi lahan pertanian, penyediaan bibit dan sarana produksi, serta pendampingan bagi pelaku UMKM menjadi kunci utama. Pendekatan ini tidak hanya membantu warga kembali bekerja dan berproduksi, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi sehingga korban banjir mampu bangkit dan menjalani kehidupan secara lebih stabil dan bermartabat.
*Penyediaan hunian sementara dan hunian tetap yang layak* .
Penyediaan hunian sementara dan hunian tetap yang layak merupakan langkah krusial dalam pemulihan korban banjir. Warga terdampak tidak bisa dibiarkan terlalu lama hidup di pengungsian dengan kondisi serba terbatas. Hunian sementara (huntara) harus dibangun dengan memperhatikan standar kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta aspek keamanan agar tidak menimbulkan persoalan sosial dan kesehatan baru bagi para penghuninya.
Lebih dari itu, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak agar korban banjir dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Proses pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek penerima bantuan, sehingga rumah yang dibangun sesuai dengan kebutuhan, kearifan lokal, dan budaya Aceh. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menghasilkan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan memulihkan martabat warga yang terdampak bencana.
Pada akhirnya, solusi korban banjir Aceh menuntut kolaborasi semua pihak: pemerintah, ulama, akademisi, relawan, dan masyarakat. Banjir boleh datang silih berganti, tetapi kehadiran negara dan kepedulian sesama tidak boleh surut. Sebab dalam nilai-nilai Aceh yang berlandaskan iman dan adat, menolong sesama adalah amanah, dan menjaga alam adalah bentuk syukur kepada Allah SWT. Jika solusi dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka dari lumpur banjir akan tumbuh harapan baru bagi Aceh yang lebih kuat dan berkeadilan. (Red)
